Pemkab Lampung Timur Ajukan Tiga Raperda, Dorong Pendidikan Inklusif hingga Tata Kelola Aset Daerah
Lampung Timur (KOMDIGI LAMTIM) – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur, Kamis (19/11/2026), di Sukadana.
Penyampaian tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur, Rustam Effendi, yang mewakili Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, sekaligus membacakan sambutan tertulis Bupati di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua dan para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menyampaikan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain menjadi landasan hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah, regulasi daerah juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, produk hukum daerah harus terus disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta dinamika kebutuhan masyarakat.
Adapun tiga Raperda yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur meliputi:Pertama, Raperda tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Raperda ini diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan memastikan peserta didik penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan.
Pengaturannya mencakup dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, hingga penyesuaian proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tidak ada peserta didik yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan aksesibilitas maupun fasilitas pendukung.
Kedua, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan tentang desa, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Melalui penyesuaian tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa memiliki kepastian hukum yang lebih jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan tertib, demokratis, dan berkesinambungan.
Ketiga, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Raperda ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola aset milik pemerintah daerah agar lebih tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pengaturan tersebut mencakup seluruh tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan barang milik daerah.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, aset daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bupati juga berharap ketiga Raperda tersebut dapat dibahas secara cermat dan konstruktif bersama DPRD, dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ia turut mengharapkan adanya saran, masukan, dan pandangan dari pimpinan serta seluruh anggota DPRD agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas, dapat diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung Timur.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan kemitraan yang selama ini terjalin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Melalui pembahasan tiga Raperda tersebut, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan semakin kuat dalam menghadirkan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berdampak nyata terhadap pemerataan layanan pendidikan, tata kelola pemerintahan desa, serta optimalisasi aset daerah.
Sebab, kualitas peraturan daerah pada akhirnya harus diukur dari manfaatnya bagi masyarakat dan kemampuannya menjawab kebutuhan pembangunan Lampung Timur.
(**).Berita Detail
- Category: Berita
- Client: Admin
- Project date: 19-11-2026
- Project Views: 677 views
Categories
Recent News
- HARI KEDUA SUSUR BUDAYA LAMPUN ...
- Nelayan Pasir Sakti Terima Ban ...
- SUSUR BUDAYA, PESERTA DIDIK DI ...
- Pemkab Lampung Timur Perkuat P ...
- Lampung Timur Bidik Tiga Besar ...
- Perkuat Pencegahan TBC, Bupati ...
- Pemkab Lampung Timur Dorong La ...
- Pemkab Lampung Timur Salurkan ...
- Panen Raya di Jabung, Bupati E ...
- Bupati Ela Siti Nuryamah : Pem ...
- Hari Pahlawan di Sekolah Rakya ...

